agus joko Options
agus joko Options
Blog Article
Karena menurut hemat Pak AJP, jika BPK didominasi oleh akuntan, lembaga tersebut tidak akan maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas keuangan negara," kata Mendikbudristek.
Layanan ini merupakan sarana layanan on line bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Dia pun siap melaporkan temuan ini bila memang PPATK tidak sanggup. Namun ya itu tadi, buktinya harus kuat.
Bapak dan anak pimpinan ponpes di Bekasi ditetapkan sebagai tersangka pencabulan terhadap santriwati.
IDI produces Global General public Merchandise on a range of matters appropriate on the operate of SAIs. These publications stick to a stringent protocol of high quality assurance and are freely accessible to all.
But Agus appeared to acquire no critical pushback following he claimed he would keep the military services from politics.
I think, finally, I enjoy the various voices which might be heard in the IDI method of SAI strengthening and SAI accomplishment And that i look for to pay attention to these Views being an IDI Board member."
Komitmen Agus dalam mengembangkan tata kelola yang baik dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia menjadi salah satu modal ke depan di KPK.
IDI's Board is composed of 10 associates from different supreme audit establishments. Get to learn them better within our "Satisfy the Board" collection.
to Any one Share the most effective on the Jakarta Post with buddies, relatives, or colleagues. Being a subscriber, you could present 3 to five articles or here blog posts on a monthly basis that anyone can study—no membership wanted! Log in
”Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan,” kata Alvin.
“Bukan bermaksud monopoli, tapi saya ingin apa yang dipamerkan di sini bisa menjadi acuan bagi konsumen yang menginginkan produk kerajinan berkualitas,” imbuhnya.
Johanis Tanak saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua KPK. Lolosnya Tanak mendapatkan sorotan karena memiliki pandangan yang kontroversial terkait tindak pidana korupsi. Ia mendukung keadilan restoratif tidak hanya diterapkan untuk kasus tindak pidana umum, tetapi juga kasus korupsi.
Keterpurukan sektor pariwisata yang berdampak pada sektor industri kerajinan mendorongnya untuk berbuat nyata membantu para perajin untuk bangkit.